Panggung politik Indonesia kembali memanas dengan diselenggarakannya sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap mantan Wakil Presiden Mahfud MD dan sejumlah anggota KPU. Kasus ini berawal dari unggahan video Mahfud MD di media sosial yang dinilai melanggar masa tenang kampanye dan diduga melibatkan “data bocoran” dari sistem KPU.
Sidang ini bukan hanya soal pelanggaran prosedur, tetapi telah menjadi ujian kredibilitas bagi dua pihak: figur senior negara dan lembaga penyelenggara pemilu. Pendukung Mahfud MD melihat ini sebagai upaya kriminalisasi dan pembungkaman kritik, sementara pihak yang pro-KPU menekankan pentingnya netralitas dan integritas data pemilu.
Implikasinya sangat luas. Pertama, sidang ini menguji ketahanan dan independensi DKPP di tengah tekanan politik tinggi. Kedua, kasus ini menyoroti kerentanan sistem informasi KPU dan bahaya penyebaran data yang belum terverifikasi di tengah masyarakat. Ketiga, ini menjadi preseden bagaimana figur publik menggunakan platform digital selama masa-masa krusial demokrasi.
Apa pun put putusan DKPP nanti, yang terpenting adalah prosesnya berjalan transparan dan adil. Masyarakat harus mengambil pelajaran tentang pentingnya verifikasi informasi, menghormati proses hukum, dan menjaga netralitas lembaga negara sebagai pilar demokrasi.
