Polemik Kenaikan Cukai Rokok: Antara Kesehatan Publik dan Nasib Petani Tembakau

Inti Permasalahan: Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh dua kepentingan yang saling bertolak belakang.

1. Aspek Kesehatan: P Pemerintah, didukung oleh Kementerian Kesehatan dan organisasi kesehatan dunia (WHO), berargumen bahwa kenaikan harga rokok melalui cukai adalah cara paling efektif untuk menekan prevalensi perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Indonesia memiliki salah satu angka perokok anak tertinggi di dunia, dan kebijakan ini sejalan dengan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Aspek Ekonomi & Sosial: Di sisi lain, kenaikan cukai ditentang keras oleh para petani tembakau, pabrik rokok kretek kecil (SKT), dan serikat buruh. Mereka mengkhawatirkan kenaikan harga akan menurunkan daya beli konsumen, yang berimbas pada menurunnya produksi dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri ini. Nasib jutaan petani tembakau dan cengkeh juga menjadi taruhannya.

Analisis Dampak:

• Bagi Konsumen: Harga rokok di pasaran menjadi lebih mahal. Bagi perokok dari kalangan menengah ke bawah, ini bisa menjadi disinsentif kuat untuk berhenti atau mengurangi konsumsi.
• Bagi Industri: Industri rokok besar mungkin masih bisa bertahan, namun SKT yang mengandalkan pasar lokal dengan harga terjangkau akan terpukul paling keras.
• Bagi Pemerintah: Penerimaan negara dari sektor cukai diproyeksikan meningkat. Namun, pemerintah juga harus menyiapkan program transisi ekonomi untuk petani dan buruh yang terdampak, seperti alih tanam ke komoditas lain.

Kesimpulan: Kebijakan kenaikan cukai rokok adalah kebijakan yang dilematis. Di satu sisi, ia membawa misi mulia untuk kesehatan publik. Di sisi lain, ia mengancam mata pencaharian sebagian masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari angka penerimaan negara atau penurunan prevalensi merokok, tetapi juga dari bagaimana pemerintah mampu memitigasi dampak sosial-ekonominya terhadap para pelaku di hulu industri.